By Tony Hasyim, Wartawan Senior Majalah Forum Keadilan
Bencana adalah bencana. Mau distempel dengan status atau nomenklatur apa pun tetap saja itu musibah kemanusiaan.
Yang penting sebenarnya, bagaimana respon dan aksi kita untuk menolong orang yang tertimpa musibah.
Apakah berposisi sebagai “the helpers” atau “the spectators” atau “the haters”?
Dalam setiap musibah biasanya memang ada kaum penolong dan kaum penonton. Tapi baru kali ini, dalam suasana bencana Sumatera, muncul fenomena “the haters”.
Coba amati, telusuri gerak-gerik dan jejak mereka di media sosial selama sebulan pasca bencana.
Jadi mereka itu, belum apa-apa, tapi sudah dari awal telah menghasut, melancarkan agitasi-propaganda, menyebar hoaks dan langsung menghakimi Prabowo sebagai “biang kerok” bencana.
Hannya karena Prabowo tidak mau menetapkan status bencana nasional, mereka spontan menuduh Prabowo terlibat dalam perusakan hutan yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang disertai grudukan gelondongan kayu yang menerjang pemukiman warga.
Juga hanya karena tidak mau menetapkan status bencana nasional, Prabowo dituduh takut pasukan dan penyelidik internasional menemukan fakta bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan perusakan alam secara masif.
Konyol gak?
Bahkan hanya karena menolak tawaran bantuan dari negara asing, Prabowo langsung dituduh membiarkan rakyat menderita.
Hanya dengan menciptakan kontradiksi status bencana, mereka bisa-bisanya menghasut rakyat Aceh dan seluruh Sumatera untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Apa gak keblinger? Apa gak edan? Apa gak sinting?
Apalah status dan posisi mereka dalam suasana bencana ini,
kalau menolak disebut “the haters”?
Mereka tidak banyak. Tapi konser bagai paduan suara, dengan satu-dua konduktor yang mengarahkan konotasi dan intonasi kebencian yang seirama di media sosial.
Hanya segelintir yang datang ke lokasi. Itu pun mirip wisatawan bencana. Sama sekali tidak berniat menolong korban korban. Melainkan hanya butuh satu pijakan untuk memusatkan pikiran negatif terhadap Prabowo dan seluruh aparatur negara yang sedang berjuang habis-habisan, siang dan malam, berjalan kaki naik turun gunung untuk menolong korban bencana.
Bahwa telah terjadi bencana ekologis adalah benar. Fakta bahwa Prabowo tidak mau menetapkan status bencana nasional juga benar. Bahwa Prabowo menolak bantuan negara asing juga benar.
Tapi secuil fakta tersebut mereka terus gorang-goreng sedemikian rupa agar publik mendapat kesimpulan sesat tentang Prabowo.
Inilah yang disebut “logical fallacy”.
Tapi kapan Prabowo jahat sama rakyat Indonesia?
Waktu kita semua tidak berdaya menyaksikan Wilfrida Soik dan Annisah, dua wanita pekerja migran yang dikriminalisasi oleh negara asing, siapa yang memberi pertolongan?
Ayo ingat-ingat lagi. Bukankah kita semua hanya bisa jadi penonton dari tanah air? Pemerintah juga sudah tidak berdaya lagi. Tapi Prabowo, waktu itu belum jadi presiden, tampil sendiri sebagai “the helper”.
Dia mengerahkan kawan-kawan internasionalnya, mengeluarkan puluhan milliar uang pribadi untuk membayar upah dan akomodasi pengacara internasional.
Bagaimana bisa mereka menuduh Prabowo sebagai penjahat sedangkan dia pernah beraksi sendiri demi menyelamatkan dua saudara sebangsa kita yang dikriminalisasi oleh bangsa asing?
Jadi siapa penjahat sesungguhnya?
Kapan juga Prabowo merusak hutan Indonesia?
Dulu dia memang punya lahan konsensi di Aceh. Tapi WWF, lembaga penyelamat lingkungan hidup sudah membantah lahan tersebut terkait dengan bencana.
Justru Prabowo, kata WWF, telah menyerahkan lahannya kepada mereka untuk dilestarikan sebagai hutan lindung sekaligus pusat konservasi gajah Sumatera.
Justru lagi, pada awal-awal pemerintahannya Prabowo membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Karena dia tahu persis lahan hutan telah dieksploitasi secara serampangan oleh para pengusaha perkebunan dan pertambangan.
Perintah Prabowo sangat tegas, tertibkan semuanya, sapu bersih beking-bekingnya, tidak peduli jenderal sekali pun. Hajaaar!
Belum setahun beraksi Satgas PKH sudah berhasil “menasionalisasi” lebih 4 juta hektar lahan hutan yang selama ini dieksploitasi oleh swasta.
Ada sekitar 27 juta hektar lahan perkebunan dan pertambangan yang dikelola oleh swasta. Prabowo, dalam rapat kabinet menginstrukan agar setengahnya dirampas kembali oleh negara. Untuk dikelola oleh BUMN dan bermanfaat buat masyarakat banyak.
Coba cari dimana para oknum-oknum taipan perkebunan dan pertambangan itu berada sekarang? Mayoritas sudah kabur ke luar negeri karena takut ditangkapi dan dituntut ganti rugi oleh Prabowo.
Tapi mereka tidak tinggal diam. Apa pun akan mereka lakukan untuk menggulingkan Prabowo dari tapuk kekuasaan sesegera mungkin. Di situlah fungsi “the haters” ini.
Jadi kapan Prabowo jahat sama rakyatnya?
Prabowo menolak bantuan negara asing semata-mata karena “political will”. Dia ingin kita menjadi bangsa yang kuat dan mandiri. Bangsa yang berpikir, bekerja, bertahan hidup dan mengatasi segala persoalan secara mandiri.
Lihatlah di lokasi bencana saat ini. Hampir seratus ribu personel pribumi, mulai aparatur pemerintah, pegawai BUMN, dan relawan dari seluruh pelosok tanah air sudah bergerak serentak, berjuang habis-habisan dengan segala sumber daya mandiri untuk memulihkan keadaan.
Total personil TNI dan Polri saja sudah melebihi angka 50 ribu. Itu baru didatangkan dari satuan-satuan terdekat lokasi bencana. Ribuan pasukan di luar Sumatera sudah disiapkan untuk menambah ke kekuatan dan merotasi personil yang kelelahan di lapangan.
Dalam sejarah Indonesia belum pernah ada operasi gabungan militer-polisi yang mengerahkan sekaligus personil sebanyak ini.
Saya pernah meliput operasi pemulihan keamanan dari Timor Timur, Maluku, Papua, sampai Aceh termasuk operasi kemanusiaan saat Tsunami Aceh 2004.
Tapi baru kali ini, dalam operasi pemulihan bencana Sumatera 2025, saya menyaksikan sebuah operasi kemanusiaan dengan metode “pagar betis” yang melibatkan tentara dan polisi bersenjatakan sekop, pacul, martil, traktor, dan alat berat lainnya, dalam jumlah sangat masif. Pada satu titik dan waktu operasi.
Fakta-fakta tersebut diabaikan oleh ‘the haters”. Karena mereka memang punya tujuan politik.
Jadi biarlah mereka terus menyebar kebencian. Jangan diberitahu bahwa mereka sedang berdiri di atas pijakan licin. Nanti juga kepeleset sendiri.
Jakarta, 31 Desember 2025.
