Kekuatan eksekutif dari parlemen, representasi akomodasi kelompok terutama mempunyai satu bentuk: koalisi. Ikut menggerakan atau tidak kebijakan program pembangunan nasional, adalah urusan setiap partai dalam koalisi.
Menteri, wakli menteri, ketua lembaga, dan kepala badan serta wakil-wakilnya dalam kabinet pemerintahan berperan ganda sebagai “kotak aman” koalisi.
Semua partai. Mulai dari yang tadinya berseberangan hingga partai non-parlemen, kini sudah di satu ring Prabowo. Tapi pemerintahan tanpa oposisi, tampak belum sepenuhnya aman.
Bukan hanya pemerintahan bisa tanpa kontrol, mekanisme check and balances yang omong bual, atau kualitas demokrasi hanya mimpi. Namun eksekutif yang makin menyerupai koalisi berkeliaran.
Adanya persundalan pasar modal, terkuak dalam diskusi Presiden Prabowo dengan tokoh oposisi, belum lama ini. Tidak jelas, apakah itu kode budaya koalisi untuk menggoyang pemerintahan.
Namun sejauh ini, Bareskrim Polri tampak terus berusaha mengusut dugaan insider trading atau praktik ilegal jual beli saham dan perdagangan semu di pasar modal.
Berbeda dengan Amerika Serikat era Richard Nixon, contoh, di mana ada Partai Demokrat sebagai oposisi sangat kuat.
Kendati kekuasaan Nixon harus memasuki ajalnya pada 9 Agustus 1974 dalam skandal Watergate, skandal itu juga menyertakan Nixon yang menutupi dana rahasia korporasi —donasi korporasi illegal— yang berasal dari eksekutif berjaket regulator, sebagai ongkos kebijakan dan perlindungan hukum. Namun tetap saja, Nixon punya oposisi.
Kalau persoalannya langsung kita arahkan ke persundalan pasar modal; bukan hanya pada siapa yang bisa menggerakkan dana besar sehingga IHSG jadi tersungkur, yang bikin publik mendesak Presiden Prabowo untuk segera bergerak cepat dan tepat.
Melainkan, Prabowo yang tidak punya opisisi. Di sini, tugas berat di tangan Prabowo adalah menutup celah terjadinya Koalisigate; penggambaran atas ulah para eksekutif yang awalnya untuk memperkuat agenda Prabowo, lalu menyerupai koalisi berkeliaran yang saling mengungguli di atas satu ring.
Sampai pada keharusan sikap tegas Prabowo untuk memotong rantai transaksi terselubung, dengan berbagai skandal jual beli saham perdagangan yang mengkhawatirkan. Sampai pula pada itu tadi; menutup celah Koalisigate. Gagal, berarti pasar modal bisa menjatuhkan presiden, karena Koalisigate.
Luthfi Pattimura – Pemred Majalah FORUM Keadilan
