Dunia informasi hari ini sedang mengalami krisis integritas yang akut. Di balik jargon freedom of the press yang diagungkan oleh korporasi media di Amerika Serikat dan Inggris, terbentang sebuah desain narasi yang sistematis dan terukur. Penelusuran mendalam terhadap berbagai produk jurnalistik dari The New York Times, BBC, hingga CNN menunjukkan adanya pola seragam dalam membingkai agresi militer di kawasan Timur Tengah. Fenomena ini bukan sekadar kecerobohan redaksional, melainkan manifestasi dari apa yang disebut Noam Chomsky sebagai manufacturing consent—sebuah upaya masif penggiringan opini publik demi legitimasi agenda geopolitik tertentu.
Diksi Sebagai Senjata: Tirani Kalimat Pasif
Salah satu temuan paling krusial dalam liputan media arus utama Barat adalah penggunaan struktur linguistik yang sangat selektif. Dalam disiplin discourse analysis, penggunaan kalimat pasif merupakan instrumen untuk mengaburkan akuntabilitas. Perhatikan bagaimana BBC melaporkan jatuhnya korban sipil: “At least 153 killed after reported strike on school, Iran says.”
Secara semantik, penggunaan frase “killed” tanpa subjek pelaku (agent) bertujuan untuk menciptakan jarak psikologis antara pelaku kekerasan dan dampaknya. Sebaliknya, ketika pihak lawan melakukan aksi balasan, media-media ini secara agresif menggunakan kalimat aktif dengan konotasi pejoratif. The Free Press bahkan melangkah lebih jauh dengan narasi yang provokatif: “War is the Iranian people’s best chance for peace,” sebuah upaya untuk membingkai agresi militer sebagai act of mercy atau tindakan belas kasihan bagi penduduk yang menderita.
Penggunaan istilah regime (rezim) juga menjadi standar ganda yang permanen. Media seperti Bloomberg dan Washington Post konsisten menyematkan kata ini untuk mendelegitimasi pemerintah Teheran, namun secara kontras, istilah “Israeli regime” hampir tabu untuk digunakan. Diksi ini menciptakan dikotomi tajam di benak audiens: antara “negara demokrasi” yang sedang melakukan defense (pembelaan diri) dan sebuah “rezim” yang dicap sebagai sumber instabilitas.
Memo Internal dan Budaya Self-Censorship
Keadilan informasi semakin tergerus oleh praktik self-censorship (sensor diri) yang diberlakukan secara struktural. Sebuah memo internal The New York Times yang bocor mengungkap instruksi eksplisit dari manajemen kepada para jurnalisnya untuk membatasi kosa kata tertentu. Redaksi diinstruksikan untuk: “avoid using terms like ‘genocide’, ‘carnage’, and ‘ethnic cleansing’ when discussing Israeli actions.”
Bahkan, terdapat arahan untuk menahan diri dari penggunaan istilah “refugee camps”, “occupied territory”, atau bahkan menyebut “Palestine” sebagai entitas kedaulatan. Ini adalah upaya dekonstruksi identitas geopolitik; audiens hanya disuguhi fragmen “Gaza” atau “Tepi Barat” tanpa konteks pendudukan yang utuh.
Di Inggris, BBC menghadapi gejolak internal serupa. Laporan dari Drop Site News mengungkapkan adanya budaya “extreme fear” di dalam ruang berita. Nama Raffi Berg, seorang editor senior, mencuat dalam pusaran kontroversi terkait kontrol editorial yang ketat. Seorang karyawan anonim mengklaim bahwa tugas utama mekanisme editorial tersebut adalah untuk meredam kritik dan mengubah liputan menjadi “systematic Israeli propaganda.” Meskipun BBC telah mengeluarkan official denial (bantahan resmi), keresahan para staf menunjukkan adanya keretakan pada pilar independensi jurnalisme mereka.
Jejaring Kepentingan: Dari Silicon Valley hingga Tel Aviv
Dominasi narasi ini tidak berdiri di ruang hampa, melainkan ditopang oleh jejaring pemilik modal dan infrastruktur teknologi global. Mark Thompson, CEO CNN, dikenal memiliki garis kebijakan editorial yang sangat kaku. Di bawah arahannya, setiap penyebutan data korban dari Kementerian Kesehatan di Gaza wajib disertai atribusi “Hamas-controlled”. Langkah ini secara halus menanamkan skeptisisme pada audiens, seolah-olah data tersebut hanyalah “incendiary rhetoric and propaganda” yang tidak layak masuk dalam standar pemberitaan.
Di sisi lain, keterlibatan tokoh teknologi seperti Larry Ellison menambah dimensi kerawanan baru. Sebagai penyandang dana besar dan memiliki kedekatan personal dengan elit politik di Tel Aviv, posisi Ellison melalui Oracle dalam ekosistem data global—termasuk keterlibatannya dalam operasional data TikTok di Amerika Serikat—memicu kekhawatiran akan adanya filter algoritma. Informasi yang berseberangan dengan narasi resmi Barat berisiko ditekan secara halus melalui mekanisme shadow banning atau moderasi konten yang bias.
Urgensi Kontra-Propaganda Nasional
Menghadapi hegemoni informasi ini, Indonesia sebagai penganut politik luar negeri bebas aktif harus melepaskan diri dari “hipnotis” terminologi Barat. Selama ini, tanpa sadar kita sering mengadopsi diksi yang mereduksi hakekat masalah; misalnya hanya terpaku pada “Gaza” sementara akar persoalannya adalah kedaulatan Palestina secara menyeluruh.
Sudah saatnya elemen intelektual dan media nasional menyusun strategi counter-propaganda yang berbasis pada fakta lapangan, hukum internasional, dan keadilan kemanusiaan. Kita membutuhkan narasi yang balanced (seimbang) dan berani menembus tembok sensor mandiri korporasi global. Perang hari ini tidak hanya terjadi di palagan militer, tetapi juga dalam perebutan makna di ruang publik. Siapa yang menguasai narasi, dialah yang akan menentukan bagaimana sejarah mencatat keadilan.
