Ada pertanyaan menggelitik di warung kopi hari ini. Indonesia bayar berapa buat masuk “Dewan Perdamaian” atau Board of Peace (BOP) itu? Publik mulai curiga. Maklum, kita baru saja “resmi” bergabung di Davos kemarin. Tanggal 22 Januari 2026 jadi saksi bisu.
Tau tidak apa yang paling lucu? Jawaban dari kementerian. Mereka bilang “sukarela”. Katanya Indonesia belum bahas iuran satu miliar dolar AS itu. Angka yang kalau dikonversi ke rupiah bisa buat beli cilok satu kabupaten. Sekitar 17 triliun rupiah. Bayangkan.
Tapi dalam dunia hukum, tidak ada makan siang yang benar-benar gratis. Apalagi kalau tuan rumahnya adalah “Mr. Trumpi” yang kita kenal sangat transaksional. Beliau ini pebisnis. Dia tidak kenal istilah sedekah politik tanpa pamrih. Semuanya ada hitung-hitungannya.
Resminya, kita masuk lewat pintu “undangan”. Seperti tamu undangan di pesta pernikahan mewah. Kita masuk, salaman, foto-foto, lalu pulang bawa nasi kotak. Tapi di BOP ini, kursinya ada dua jenis. Ada kursi plastik buat tamu biasa, ada kursi empuk permanen buat yang “berkontribusi”.
Katanya kalau mau jadi anggota permanen, ya harus setor satu miliar dolar itu. Kalau tidak bayar? Ya keanggotaan kita cuma berlaku tiga tahun. Ibarat menyewa lapak di pasar. Habis kontrak, ya angkat kaki.
Ini yang saya sebut sebagai diplomasi elit yang sangat transaksional.
Menlu Sugiono berapi-api bilang ini pengakuan dunia. Tapi bagi saya, ini lebih mirip seperti kita membeli tiket VIP untuk menonton drama yang skenarionya sudah ditulis orang lain. Kita bayar mahal hanya untuk duduk di barisan depan dan dilarang protes kalau pemeran utamanya bertindak semena-mena.
Tau tidak analogi yang pas? Kita ini seperti burung merak yang bangga sekali pamer ekor indah di halaman rumah orang kaya. Kita merasa hebat karena si pemilik rumah memuji keindahan ekor kita. Tapi si pemilik rumah sebenarnya cuma mau kita berdiri di sana biar tamunya yang lain terkesan, sementara kita sendiri yang harus beli makanannya mahal-mahal.
Satu miliar dolar itu bukan uang kecil. Itu uang rakyat. Kalau alasannya untuk rekonstruksi Gaza, kenapa harus lewat lembaga “eksklusif” buatan Washington? Kenapa tidak lewat mekanisme PBB yang sudah ada? Jawabannya jelas: karena di BOP ini, kendalinya ada di satu tangan.
Kita terjebak dalam logika pay to play. Mau main di panggung global? Bayar. Mau dianggap “pemain kunci”? Setor. Hukum internasional yang tadinya bicara soal prinsip kesetaraan kedaulatan, kini diganti dengan prinsip “siapa punya uang, dia punya suara”.
Ini berbahaya buat prinsip “bebas aktif” kita. Kalau kita sudah menyetor uang sebanyak itu, atau bahkan cuma “berutang budi” karena masuk gratis, apakah kita masih berani bicara lantang kalau kebijakan dewan itu justru merugikan Palestina? Atau jangan-jangan mulut kita sudah disumpal dengan label “anggota dewan” yang mentereng itu?
Jangan sampai diplomasi kita jadi seperti sistem langganan aplikasi. Bayar bulanan biar tidak ada iklan, tapi tetap saja data kita diambil. Kita bayar satu miliar dolar cuma buat dapat lencana “verified” di panggung internasional, padahal kedaulatan kita pelan-pelan sedang digadaikan.
Ingat, pengakuan yang dibeli itu harganya murah, tapi ongkos perawatannya yang bakal bikin kita bangkrut secara moral. Penutupnya sederhana saja: Kalau memang gratis, tunjukkan kontraknya. Kalau harus bayar, pakai uang siapa? Rakyat berhak tau, bukan cuma dikasih dongeng soal pengakuan dunia.
