Daerah Mati Suri, Pusat Pesta Pora: Dalih “Tidak Tepat Sasaran” Hanya Jargon Fiskal?
Bapak Ibu sekalian,
Beberapa hari ini saya jadi mikir keras. Ini kenapa ya, daerah-daerah kok pada lesu darah semua? Belanja Modal mandek, proyek-proyek penting terhenti, bahkan ada yang bilang cuma sanggup bayar gaji pegawai. Miris sekali, bukan?
Penyebabnya, Anda pasti sudah tahu. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas besar-besaran oleh Pusat. Konon, potongannya bisa sampai 30% lebih. Jumlah yang tidak main-main. Ibarat orang mau makan nasi padang, eh lauknya diambil separuh. Tinggal nasi sama sambelnya saja.
Pemerintah Pusat punya dalih. Mereka bilang, pemotongan ini karena banyak dana yang “tidak tepat sasaran.” Atau bahkan ada yang bilang, “bocor.” Terdengar masuk akal, memang. Siapa sih yang mau uang rakyat dihambur-hamburkan tanpa hasil? Saya juga tidak setuju.
Tapi, mari kita lihat lebih jeli.
Di satu sisi, daerah menjerit. Anggaran pembangunan tercekik. Ingin bangun jembatan, dananya tak ada. Mau perbaiki sekolah, harus tunda. Bahkan ada yang sampai menunda pembangunan puskesmas. Padahal, ini semua untuk pelayanan publik yang mendasar, lho.
Namun di sisi lain, kok rasanya ada yang aneh ya? Pusat justru meluncurkan program-program raksasa yang membutuhkan triliunan rupiah. Sebut saja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jor-joran, atau ambisi besar Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berjalan tanpa henti. Belum lagi deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya yang anggarannya konon tak terbatas.
Nah, ini yang membuat saya tergelitik. Jika memang negara ini sedang “tekor” dan harus berhemat sampai memangkas jatah daerah, mengapa proyek-proyek besar yang membutuhkan dana jumbo ini tetap bisa jalan terus? Seperti pepatah lama, “uang itu tidak punya kaki, tapi dia bisa jalan sendiri.” Kalau begitu, ke mana “jalan”nya uang yang dipangkas dari daerah itu, ya?
Dalih “tidak tepat sasaran” itu, menurut saya, seperti jargon yang mudah dilontarkan. Sebuah shortcut untuk menjelaskan masalah fiskal yang lebih dalam. Apakah ini hanya cara Pusat untuk “menarik kembali” dana dari daerah, kemudian mengalokasikannya untuk prioritas Pusat sendiri? Entahlah. Spekulasi ini muncul karena transparansi yang kurang.
Efeknya sangat nyata. Daerah-daerah jadi kehilangan gigi. Otonomi yang selama ini digaungkan, seolah kembali ke era sentralisasi. Daerah tidak bisa berinovasi, tidak bisa membangun sesuai kebutuhan lokal, karena anggaran sudah dikunci mati. Mereka seperti anak tangga yang dicabut haknya untuk menopang.
Kita berharap pemerintah Pusat bisa lebih jujur dan transparan. Jelaskanlah duduk perkaranya secara gamblang. Berapa sesungguhnya anggaran negara yang defisit? Mengapa pilihan pemotongan TKD yang paling mudah dilakukan? Dan yang terpenting, bagaimana nasib pembangunan di daerah setelah ini?
Karena pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, pembangunan itu bukan cuma di ibukota. Pembangunan itu adalah hak seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai gara-gara alibi, daerah-daerah kita jadi makin tertinggal. Ini bukan hanya soal angka-angka APBD, tapi soal masa depan bangsa.
#APBD #DanaTransferDaerah #FiskalPusat #OtonomiDaerah #BelanjaModal #MakanGratis #IKN #PembangunanNasional #TransparansiAnggaran #ethadisaputra
