Sudahkah kita benar-benar menyelamatkan bumi atau hanya sedang sibuk memindahkan angka-angka dari kantong donor ke brankas birokrat di Jakarta sementara masyarakat adat di pedalaman tetap harus mengunyah janji kosong di tengah banjir bandang yang tak kunjung surut?
Dunia sedang heboh. London gempar. Ada laporan “Buku Putih” yang bikin telinga para pejabat di Jakarta merah. Dr. AB Marenza pelakunya. Dia menulis soal skandal tengkulak karbon. Saya baca dengan teliti. Sambil geleng-geleng kepala. Kok bisa dana triliunan rupiah tersangkut di Jakarta? Katanya untuk iklim. Tapi baunya seperti bau proyek pengadaan yang sudah-sudah.
Anda tau siapa yang paling hebat? Namanya BPDLH. Badan ini jadi pintu tunggal. Semua uang dari Norwegia sampai Bank Dunia harus mampir ke sana. Katanya biar rapi. Tapi kok jadinya seperti kotak hitam? Masyarakat adat di pelosok Kalimantan dan Papua disuruh jaga hutan. Tidak boleh tebang pohon. Tidak boleh berladang. Stok karbon negara harus dijaga. Tapi apa mereka dapat duitnya? Belum tentu.
Negara ini memang unik. Bertindak jadi broker. Bayangkan. Ada pungutan PNBP 10 persen. Belum lagi biaya manajemen di Jakarta yang jumlahnya aduhai. Ini namanya ekstraksi fiskal gaya baru. Dulu zaman kolonial yang diambil rempah-rempah. Sekarang yang diambil adalah napas bumi. Dan rakyat kecil tetap saja jadi penonton.
Saya jadi teringat analogi lebah dan beruang. Lebah-lebah kecil itu masyarakat adat. Mereka yang kerja keras menjaga bunga-bunga hutan tetap mekar. Menghasilkan madu yang namanya unit karbon. Lalu datanglah beruang besar berpangkat birokrat. Si beruang tidak ikut menjaga bunga. Dia hanya datang saat madu sudah terkumpul. Diambilnya hampir semua madu itu. Lebahnya hanya disisakan remah-remah. Bahkan kadang lebahnya disengat kalau terlalu banyak protes.
Mana transparansinya? Sistem Registri Nasional atau SRN itu katanya canggih. Tapi harga asli per ton karbon tidak ada yang tau pasti. Sengaja ditutup. Kenapa? Biar broker politik bisa main. Selisih harga global dan lokal itu gurih sekali. Ini bukan sekadar dagang. Ini penipuan atas nama keselamatan lingkungan. Namanya keren: greenwashing. Seolah-olah hijau di luar, tapi dalamnya busuk.
Lihat saja. Jakarta panen dana hijau. Tapi izin tambang dan sawit di sebelah hutan konservasi jalan terus. Akibatnya? Banjir bandang. Longsor. Rakyat di hilir yang kena batunya. Hutan dijaga tapi lubang tambang menganga. Ini logika apa? Di London, para investor sudah mulai curiga. Mereka takut sertifikat karbon kita itu bodong. Isinya penderitaan rakyat, bukan pengurangan emisi yang jujur.
Marenza minta audit forensik. Saya setuju seratus persen. Harus dicek ke mana perginya setiap rupiah itu. Kalau perlu, pakai skema Direct Carbon Reward. Uangnya langsung kirim ke rekening desa. Jangan lewat birokrat yang hobi memotong di tengah jalan. Kita harus mengetaui ke mana larinya keringat masyarakat adat itu.
Hutan kita itu ruang hidup. Bukan komoditas meja kerja. Kalau praktik tengkulak ini dibiarkan, kita sedang menciptakan penjajahan bentuk baru. Atas nama karbon, rakyat diusir dari tanahnya sendiri. Apakah hukum kita sanggup menjangkau ini? Ataukah hukum kita hanya tajam ke masyarakat adat yang ambil kayu bakar tapi tumpul ke tengkulak berdasi di pusat kota?
Para analis di City of London sedang memantau. Kredibilitas Indonesia dipertaruhkan. Kita tidak bisa terus-menerus melakukan pencitraan lingkungan di atas air mata rakyat. Jangan sampai dunia internasional memberikan sanksi moral karena kita dianggap berbohong. Sudah saatnya transparansi radikal ditegakkan. Bukan transparansi abal-abal yang cuma muncul di presentasi PowerPoint.
Kita harus sadar. Hutan tanpa rakyat itu mustahil. Tapi birokrat tanpa hutan itu kenyataan yang menakutkan. Mereka merasa memiliki apa yang tidak pernah mereka tanam. Jangan biarkan skandal ini menguap begitu saja. Audit sekarang atau kita kehilangan kepercayaan dunia selamanya.
#ethadisaputra #majalahforumkeadilan #skandalkarbon #bpdlh #hukumlingkungan #masyarakatadat #greenwashing #auditforensik #indonesia #carbonmarket
